PENGARUH LSP DI POLRI

Pengaruh Mantan Kapolri LSP di tubuh Polri saat ini sangat kuat dan mengakar. 

LSP memiliki rekam jejak lama dan solid di tubuh kepolisian Nasional, lama jadi Kabareskrim dan lama juga menjadi Kapolri, plus dia sangat dekat dengan mantan mantan Kapolri lama yang semazhab seperti MTK dll.

Jadi sangat wajar kalau sekarang Presiden sangat berhati-hati dalam kasus penyadapan ini, karena LSP bukan Jenderal biasa.  Dia bisa pensiun secara jabatan, tapi bisa jadi tidak pensiun di lapangan.

Kapolri baru saat ini masih kalah jauh dari sisi pengalaman, relasi, jaringan dll daripada LSP. Sulit bagi Jenderal Ario Seno saat ini melakukan bersih-bersih di tubuh polri, walaupun dapat dukungan Presiden. 

Dalam sebuah negara, ada yang namanya birokrasi deep state, jenis birokrasi ini sangat sulit dilacak, diendus, apalagi diselesaikan dalam waktu singkat. Dan LSP salah satu tokoh polisi yang memahami cara kerja deep state ini dengan baik. 

Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang menjadi bagian dari tim reformasi polri yang dibentuk Presiden. 

Kata Pak Jimly, Reformasi Polri sulit dilakukan karena adanya Jenderal LSP yang resisten dengan reformasi, yang menolak proses reformasi polri secara tuntas. 

Kita juga masih ingat pernyataan LSP sendiri didepan rapat DPR, yang mengatakan menolak polri dibawah presiden, dan dia mengancam mundur jadi Kapolri kala ini jika polri ditarik dibawah kementrian.

Presiden Prabowo mungkin sedang berhati hati dalam melakukan deal dengan kondisi saat ini. Tapi Presiden harus mau melakukan reformasi polri dan birokrasi secara serius. Apapun tantangannya. Justru ini tantangan sebenarnya, dan Presiden lah yang bisa menghandle urusan besar seperti ini. 

Presiden perlu mendorong reformasi polri lewat jalur politik, bukan hanya jalur birokrasi militer di tubuh polri. Dorong lewat DPR dan proses politik lebih serius, selain ini akan lebih soft, cara ini juga bisa mengurangi gesekan militer dan menaikkan resistensi di tubuh polri, juga bisa meredam peluang rivalitas TNI vs Polri. 

Reformasi TNI juga seperti itu, tapi saat ini, TNI cenderung lebih terkendali karena Presiden Prabowo adalah dari unsur tentara. Jadi sekarang sambil terus melakukan reformasi TNI, reformasi polri harus segera ditangani dengan baik dan profesional. 

Tidak bisa menyerahkan banyak masalah saat ini kepada Kapolri baru, Kapolri baru jauh lebih Junior dan tidak menguasai birokrasi deep state yang kita maksud diatas. 

Presiden perlu segera melakukan konsolidasi di tubuh polri, dengan cara memasang sebanyak banyaknya jenderal senior di samping kapolri baru Ario Seno pilihan presiden, untuk mendorong reformasi polri yang lebih cepat, terukur, dan profesional. 

Negara kita menganut sistem konstitusi presidensialisme, jadi memang tugas utama PR besar seperti ini memang ada di tangan presiden, dan hanya presiden yang bisa menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

Membiarkan masalah ini tidak terang, abu abu, atau ada keraguan dalam melakukan reformasi akan berakibat fatal di kemudian hari. Langkah langkah Business as usual sudah sangat tidak relevan untuk merespon kondisi negara yang seperti saat ini.

Tantangan negara saat ini lebih kompleks, baik secara politik, ekonomi, maupun tensi GeoPolitik global. Dibutuhkan langkah langkah "radikal" terukur dan profesional untuk menghandle situasi saat ini. Apalagi di tengah polemik mundur nya Wakil Presiden Gibran.

Dengan ketegasan, arah yang jelas, dan proses eksekusi yang profesional, maka penegakan hukum di Indonesia akan bisa menjadi lebih baik. Cerdas dan pintar saja untuk menjadi pemimpin Indonesia, itu sama sekali tidak cukup.

Sekali lagi, Presiden harus menuntaskan masalah ini dengan baik dan profesional, selagi masih ada waktu tiga tahun kedepan untuk memperbaiki track negara ini ke arah yang lebih baik. Sebelum kita menentukan roadmap Indonesia 2029-2034 nantinya.

Tengku Zulkifli Usman ✓